Hukum

Rakyat melakukan Registrasi SIM Prabayar Karena Takut Diblokir

Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mencurigai bahwa tingkat partisipasi publik untuk pendaftaran kartu prabayar tidak didasarkan pada kesadaran untuk melindungi data pribadi atau nomor telepon dari kejahatan.

“Saya menduga banyak orang yang mendaftar karena mereka takut diblokir bukan karena kesadaran akan data akan aman dan sebagainya,” kata Hanafi di daerah Cikini, Jakarta, Sabtu (10/3).

Hingga saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim bahwa 339 juta pelanggan telah mendaftarkan kartu prabayar mereka dengan mendaftarkan nomor penduduk (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).

Menurut Hanafi, pendaftaran kartu prabayar atau rencana penegakan identitas tunggal di media sosial bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah kejahatan menggunakan nomor telepon dan penipuan.

Registrasi dan identitas tunggal katanya, hanya mencatat data identitas untuk berbagai keperluan layanan publik tanpa jaminan keamanan apa pun.

“Tetapi lembaga-lembaga harus menjamin bahwa data itu aman dan terlindungi,” kata Hanafi.

Hanafi memprediksi orang yang belum terdaftar ingin menguji kebijakan pendaftaran kartu prabayar ini. Sebab, hingga kini orang yang belum terdaftar masih bisa menggunakan nomor itu untuk berkomunikasi.

Untuk alasan itu Hanafi meminta agar pemerintah melalui Kominfo untuk segera menyerahkan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi kepada parlemen.


“Jadi saya berharap akan ada perlindungan bagi ratusan juta warga yang telah terdaftar sehingga rasa aman, keadilan, perlindungan akan muncul,” katanya.

Pentingnya pengaturan pada tingkat UU akan mengatur perlindungan data pribadi, katanya, karena undang-undang serupa belum mengakomodasi hal itu. Warga yang disebut tidak memiliki kontrol atas data yang diserahkan kepada pemerintah.

Peraturan Menkominfo tentang sistem elektronik dianggap tidak cukup kuat karena tidak sama dengan UU.

“Ketika negara-negara lain siap dengan perlindungan data pribadi, kami tidak lagi berbicara dari sisi haknya tetapi dari sisi perlindungan data ” katanya.

Staf Khusus Menkominfo Henri Subiakto mengatakan rancangan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi siap dan tetap diproses untuk masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

“Nah itu kendala teknis yang saya katakan antrian. Kenapa antri? Maaf karena belum semua yang prioritas selesai, masih banyak pekerjaan prioritas yang belum selesai,” kata Henri terpisah.

Salah satunya adalah RUU Penyiaran yang saat ini proses pembahasannya masih stagnan di parlemen.