BaliBangka BelitungBantenBengkuluDaerahDaerah Istimewa YogyakartaDKI JakartaGorontaloJambiJawa BaratJawa TengahJawa TimurKalimantan BaratKalimantan SelatanKalimantan TengahKalimantan TimurKalimantan UtaraKepulauan RiauLampungMalukuMaluku UtaraNanggro Aceh DarussalamNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurPapua BaratPapua.PolitikRiauSulawesi BaratSulawesi SelatanSulawesi TengahSulawesi TenggaraSulawesi UtaraSumatera BaratSumatera SelatanSumatera Utara

Tolak Rezim Presiden Jokowi, KPN-GP 2019 Gelar Rapat Rakyat Indonesia

Komite Persatuan Nasional-Ganti Presiden (KPN-GP) 2019 menggelar Rapat Rakyat Indonesia di Gedung Djoang 45 Jalan Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2018).

Koordinator Komite KPN-GP 2019, Yudi Syamhudi Suyuti dalam sambutannya mengatakan, “Rezim Jokowi sudah jauh menyimpang dari UUD 45, karena itu kami mengajak para Ormas, Komunitas, jaringan, dan individu yang bersepakat untuk Ganti Presiden melalui Pilpres 2019.”

“Sebagai konsolidasi Nasional dan membangun Indonesia yang lebih maju, Indonesia mempunyai banyak tokoh potensial yang bisa membawa perubahan nasib rakyat Indonesia khususnya. Mari gaungkan menjadi perlawanan rakyat terhadap rezim yang tidak peka dengan kekuatan dan kultur demokrasi kita,” tambahnya.

Ketika ditanya mengapa mendukung Prabowo, bukan Jokowi yang sudah memastikan maju sebagai Capres petahana di 2019? Yudi menjelaskan kalau saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sedang mengarah menjadi negara gagal, dan KPN-GP 2019 juga ingin agar kedaulatan kembali di tangan rakyat, bukan di tangan asing atau di tangan pihak-pihak yang tak terlihat yang selama empat tahun pemerintahan Jokowi (sejak 2014) terkesan menjadi pengendali, pengatur, bahkan pengelola pemerintahan dan negara, sehingga pemerintahan Jokowi bahkan memusuhi umat Islam yang nota bene merupakan rakyatnya sendiri.

Tolak Rezim Presiden Jokowi, KPN-GP 2019 Gelar Rapat Rakyat Indonesia

“Selain hal tersebut, dari segi elektoral teknis, berdasarkan hasil survei, hanya Prabowo yang mampu mengimbangi elektabilitas Jokowi, dan KPN-GN percaya pada janji-janji Prabowo karena Prabowo seorang nasionalis sejati, orang yang ikhlas, dan bukan pembohong,” katanya.

Sementara itu, Lawyer dari Sdr. Dico Nugraha yang di tuduh makar pada peristiwa 31 Maret 2017, Ratih Puspa Nusanti menerangkan, “Rapat Rakyat Indonesia adalah sah-sah saja dilakukan, masih dalam koridor konstitusional. Mengingat suara rakyat yang menghendaki Ganti Presiden di Pilpres 2019 yang akan datang.”

“Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat,” jelas Ratih melalui pesan singkat WhatsApp.