NasionalPolitik

Gerindra Tak Segan Bantu Pemerintahan Jokowi Terkait Pembiayaan Sistem Pengawasan e-KTP

Gerindra Tak Segan Bantu Pemerintahan Jokowi Terkait Pembiayaan Sistem Pengawasan e-KTP

Menyusul peristiwa tercecernya ribuan e-KTP di Duren Sawit, Jakarta, Partai Gerindra mengungkapkan tidak segan membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembiayaan untuk membangun sistem pengawasan e-KTP.

“Gerindra minta supaya pemerintah melakukan audit internal secara menyeluruh. Kemudian juga membangun sistem melalui TI (teknologi informasi). TI-nya murah. Kalau pemerintah nggak punya anggaran, Gerindra yang akan membiayai pembuatan software TI untuk pengawasan dan kontrol,” ungkap Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Sampai kini, menurut Riza, data soal e-KTP tidak jelas. Ia mengatakan pemerintah tidak pernah bisa memberikan penjelasan soal jumlah masyarakat yang belum merekam e-KTP.

“Kenapa pemerintah tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat berapa jumlah blanko yang dicetak, berapa yang disebar di setiap kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Berapa yang tersisa dan invalid, belum pernah kita tahu,” katanya.

“Cuma tahu jumlah yang sudah merekam, dan jumlah yang terima e-KTP. Selebihnya kita tidak tahu,” tambah Riza.

Gerindra Tak Segan Bantu Pemerintahan Jokowi Terkait Pembiayaan Sistem Pengawasan e-KTP
Gerindra Tak Segan Bantu Pemerintahan Jokowi Terkait Pembiayaan Sistem Pengawasan e-KTP

Sebab itu, Wakil Ketua Komisi II DPR itu mendorong dibentuknya sistem kontrol e-KTP. Alasannya, kata Riza, e-KTP merupakan tanda identitas yang paling penting.

“Itu (sistem) sangat sederhana sekali. Masyarakat bisa tahu berapa jumlah e-KTP yang sudah dicetak, yang disebar, kemudian yang invalid. Dengan cara begitu, saya yakin tidak akan terjadi lagi yang tercecer,” katanya.

“KTP identitas. Apalagi ini single identity. Jadi harus dibuat akurat, jelas, dan transparan,” lanjut Riza.

Sementara itu, selain di Duren Sawit, Jaktim, hari ini sekitar 1.000 e-KTP kembali ditemukan di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Disdukcapil Padang Pariaman mengakui ada petugasnya yang teledor.

“Permasalahan ini merupakan keteledoran petugas kami, karena memasukkan e-KTP yang sudah tidak terpakai ke dalam karung,” ujar Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Martoni.

Oleh karena itu, Partai Gerindra tidak segan membantu pemerintahan Jokowi terkait pembiayaan sistem pengawasan e-KTP.