NasionalPolitik

Beredar Berita Pengadilan PBB Keluarkan Surat Penangkapan Terhadap ‘Kejahatan Masa Lalu’ Wiranto

Beredar Berita Pengadilan PBB Keluarkan Surat Penangkapan Terhadap 'Kejahatan Masa Lalu' Wiranto

Debat perdana capres Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019, akan membahas tema hukum, HAM, korupsi  dan terorisme. Namun, ada kehebohan menjelang debat perdana capres kali ini.

Jelang debat perdana capres Pilpres 2019, beredar berita mengenai dikeluarkannya perintah penangkapan Wiranto sebagai pelaku kejahatan hak asasi manusia (HAM) oleh pengadilan PBB. Hal ini tentu saja membuat persiapan debat perdana capres Pilpres 2019 menjadi semakin heboh.

Beragam komentar dari netizen mengenai berita ini. Berikut cuplikan berita tersebut:

Pengadilan yang didukung PBB mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jenderal Wiranto atas pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999 silam.\\\”Dikeluarkannya perintah penangkapan Wiranto merupakan langkah penting dalam upaya berkelanjutan kami untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap penduduk sipil Timor Timur pada 1999,\\\” tukas penuntut PBB Nicholas Koumjian dalam sebuah statemen yang dirilis di Timtim, seperti dilansir Associated Press (AP)<\/i>, Senin (10\/5\/2004).Surat penangkapan ini keluar tujuh pekan setelah pengadilan khusus Timtim menuduh Wiranto bertanggung jawab atas \\\”pembunuhan, deportasi dan penganiayaan\\\” di Timor Lorosae pada tahun 1999 dimana 1.500 orang tewas.Perintah penangkapan ini akan diteruskan ke Interpol. Artinya, Wiranto bisa ditangkap jika meninggalkan Indonesia dan Pemerintah RI sendiri tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pengadilan khusus Timtim yang didukung PBB tersebut.

Sementara itu, mengenai persiapan jelang debat perdana capres Pilpres 2019, kubu Prabowo-Sandi menyatakan sudah siap. Sebagai seorang yang tertimpa sial berkali-kali terkait masalah ini, Prabowo mengeluarkan pernyataan mengejutkan mengenai masalah HAM. Melalui juru bicaranya dinyatakan bahwa, apabila terpilih jadi Presiden dirinya akan menuntaskan permasalahan HAM.

Beredar Berita Pengadilan PBB Keluarkan Surat Penangkapan Terhadap 'Kejahatan Masa Lalu' Wiranto
Beredar Berita Pengadilan PBB Keluarkan Surat Penangkapan Terhadap ‘Kejahatan Masa Lalu’ Wiranto

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu agenda Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Ada janji komitmen yang dibuat dari Pak Prabowo dan Sandi, yaitu berani menyelesaikan masalah penguasaan bandit politik, termasuk pelanggaran HAM,” ujar Dahnil dalam konferensi pers yang digelar di Roemah Djoeang, Jalan Potogan, Jakarta Selatan, Jumat, 21 September 2018.

Dalam kasus penuntasan pelanggaran HAM ini, Dahnil juga menyebut kasus Novel Baswedan termasuk dalam bidikan penyelesaian. Menurut Dahnil, kejelasan pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu penting lantaran selama ini diabaikan bahkan terkesan ditutup-tutupi padahal Novel Baswedan adalah seorang penegak hukum. Lalu, bagaimana jika hal tersebut terjadi pada orang biasa? Dan ada apa, kenapa tim penyelidikan baru dibentuk menjelang debat capres?

Dahnil menjamin janji kampanye Prabowo dan Sandiaga akan memperjuangkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satunya penyelesaian kasus HAM secara tuntas dan melumpuhkan mafia-mafia pelanggaran hak asasi dan bandit-bandit ekonomi. Hal ini penting bagi Prabowo supaya tidak selalu dijadikan kambing hitam pelanggaran HAM.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengklaim tidak menemukan satu pun keputusan pengadilan atau hukum yang menyatakan capresnya, Prabowo Subianto, terlibat pelanggaran kasus HAM.

“Saya menemukan fakta beliau adalah seorang patriotik dan loyal. Ketika Prabowo diserang, beliau ikhlas saja,” kata Dahnil. Hal itu pulalah yang menjadi poin pertimbangan Dahnil menerima tawaran sebagai jubir Prabowo – Sandiaga.

Sementara, Jubir lainnya Andre Rosiade menegaskan bahwa Prabowo siap menghadapi ancaman Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding yang mengatakan isu penculikan aktivis akan di exploitasi habis-habisan pada acara debat capres.

“Enggak ada masalah, tinggal dijawab saja. Putusan peradilan militer sudah keluar, Pak Prabowo tidak bersalah. Kalau dia bersalah pasti sudah dihukum.” ujar Andre.

Sedangkan, Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso juga tidak khawatir jika isu HAM akan menjadi bahan Kubu Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin untuk menyerang Prabowo Subianto.

“Enggak (Khawatir-red),HAM itu daur ulang. Dulu waktu Pak Prabowo jadi cawapresnya Bu Megawati tidak diserang, lolos-lolos saja,” tegas Djoko Santoso.