Nasional

Bocoran Surat Soal Biaya Kunjungan Presiden Ke Desa Yang Ditanggung BNI Bikin Heboh

Bocoran Surat Soal Biaya Kunjungan Presiden Ke Desa Yang Ditanggung BNI Bikin Heboh

Bagi seorang Presiden tentu saja banyak melakukan kunjungan ke berbagai daerah, terlebih lagi jika itu kunjungan kerja. Namun bukan hanya ke berbagai daerah yang ada di dalam negeri saja, diperlukan juga kunjungan ke luar negeri.

Hal tersebut dilakukan selain untuk menjalin persahabatan antar negara juga dapat meningkatkan kerja sama di segala bidang. Dalam setiap kunjungan dapat dipastikan itu akan membutuhkan biaya yang besar.

Biaya kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata harus ditanggung oleh industri perbankan.

Hal tersebut terungkap berdasarkan bocoran surat yang diungkap mantan Stafsus Menteri BUMN 2014-2016, Muhammad Said Didu melalui akun pribadinya di Twitter.

Tentu saja, tindakan tersebut dianggap tidak sepantasnya dilakukan.

Berikut kicauannya:

Lihat surat ini, Kementerian desa pun “meminta” BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI.

Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini.

Ayo mari kita awasi “sponsor” BUMN yg melanggar aturan

Mantan Stafsus Menteri BUMN, Muhammad Said Didu 
Mantan Stafsus Menteri BUMN, Muhammad Said Didu

Muhammad Said Didu menceritakan, sebenarnya hal yang sama pernah  terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun dicegah, sehingga tidak dilakukan.

Saat Pak Presiden @SBYudhoyono dapat penghargaan internasional bbrp BUMN ingin buat iklan ucapan selamat, tapi kita larang krn uang BUMN hanya blh digunakan utk kegiatan BUMN tdk boleh utk kekuasaan dan biayai pemerintah.

Bahkan perjalanan dinas staf Kem BUMN pun tdk boleh dr BUMN.

Karenanya, saat terungkap ada permintaan dari Kementerian Desa supaya BNI membiayai kunjungan Presiden Jokowi berikut rombongannya ke beberapa lokasi, hal tersebut ditentang oleh Muhammad Said Didu.

Sementara itu, kalangan netizen juga mendukung langkah yang dilakukan Muhammad Said Didu untuk membongkar kasus ini.

Sesuai dengan pantauan, Jokowi memang melakukan kegiatan di beberapa desa, Sabtu (19/1/2019). Beberapa hestek dengan nama Jokowi pun diungkapkan kalangan pendukungnya.

Kemudian, surat yang bocor itu menjadi sorotan berbagai kalangan publik.

BNI Kerjasama dengan Kemendes
Bocoran Surat Soal Biaya Kunjungan Presiden Ke Desa Yang Ditanggung BNI Bikin Heboh
Bocoran Surat Soal Biaya Kunjungan Presiden Ke Desa Yang Ditanggung BNI Bikin Heboh

Dijelaskan Kiryanto, Corporate Secretary BNI, terkait kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Kemendesa) dengan BNI memang selama ini ditujukan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kemendesa bekerja sama dengan BNI bertujuan untuk mendorong Pembentukan dan pengembangan BUMDES di seluruh Indonesia sehingga seluruh program yang masuk ke desa benar-benar didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat di desa seperti BUMDES.

Adapun bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi Pelatihan pengelola BUMDES dan menjadi BUMDES sebagai Agen46 dimana BNI bisa memanfaatkan BUMDES sebagai agen tanpa harus membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi tetapi cukup dengan bermitra degan BUMDES saja. Selain itu BNI juga memberikan KUR kepada mitra usaha BUMDES yang ada di desa-desa.

Di beberapa kesempatan, dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama pengembangan BUMDES, BNI memberikan dukungan pembiayaan pelatihan.

Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yang bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya.

Terdapat beberapa program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Garut, yang dilakukan oleh BNI bekerjasama dengan beberapa Instansi seperti program Kewirausahaan Petani, Program Mekaar Naik Kelas , Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019 , serta Kegiatan Serap Gabah telah dilakukan di banyak titik di wilayah Indonesia dan telah dilaksanakan dan dimulai sejak beberapa tahun lalu.

Demikian rilis BNI berkaitan dengan program Pengembangan BUMDes di Garut, Jawa Barat, pada Jumat lalu (19/1/2019).