NasionalPolitik

BPN Prabowo: Pemerintahan Era Petahana Telah Gagal Berikan Keadilan Dan Kepastian Hukum

BPN Prabowo: Pemerintahan Era Petahana Telah Gagal Berikan Keadilan Dan Kepastian Hukum (pojoknasional.com)BPN Prabowo: Pemerintahan Era Petahana Telah Gagal Berikan Keadilan Dan Kepastian Hukum

Hendarsam Marantoko, Anggota Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai pemerintahan era petahana saat ini gagal memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sehingga mengakibatkan banyak mucul kasus persekusi dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang dinilai sering mengkritik terhadap pemerintah.

Hendarsam mencontohkan kasus persekusi yang pernah dialami Neno Warisman dan kriminalisasi terhadap Ahmad Dhani.

“Menurut catatan kami selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi ini, ada lebih dari 70 kasus persekusi dan kriminalisasi yang terjadi. Termasuk ada kasus Ahmad Dhani dan Neno Warisman,” kata Hendarsam dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

Saat ini, Hendarsam menilai aparat penegak hukum cenderung tebang pilih dalam menangani kasus. Ia mengatakan, pihaknya sudah membuat laporan sekitar 27 kasus ke pihak kepolisian. Tetapi, tidak ada satu kasus pun yang sampai ke tahap pengadilan.

BPN Prabowo: Pemerintahan Era Petahana Telah Gagal Berikan Keadilan Dan Kepastian Hukum
BPN Prabowo: Pemerintahan Era Petahana Telah Gagal Berikan Keadilan Dan Kepastian Hukum

“Kami dari Badan Pemenangan Nasional, punya kurang lebih ada 27 laporan ke polisi. Sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada yang naik ke pengadilan. Prosesnya sudah sejauh apa kita tidak tahu,” ungkap Hendarsam.

Kemudian, Hendarsam pun mencontohkan salah satu laporan soal ancaman pembunuhan yang dialami oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dan Fahira Idris pada 2017 lalu.

Namun, menurut Hendarsam, hingga saat ini proses penanganan laporan kasusnya tidak jelas.

“Saya ambil contoh kasus ancaman pembunuhan terhadap Bang Fadli Zon, Fahira Idris, yang dilakukan oleh salah seorang di media sosial. Orangnya jelas, identitasnya jelas, kami sudah cek, sampai sekarang enggak ada sama sekali,” tutur Hendarsam.

Namun demikian, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen mengenai penegakan hukum. Karenanya, Prabowo-Sandiaga akan mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dan jauh dari kepentingan kekuasaan, jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.