NasionalPolitik

Ini Jawaban Kemendagri Terkait e-KTP WNA Bisa Dipakai Mencoblos

Ini Jawaban Kemendagri Terkait e-KTP WNA Bisa Dipakai Mencoblos (pojoknasional.com)Ini Jawaban Kemendagri Terkait e-KTP WNA Bisa Dipakai Mencoblos

Beredar informasi bahwa e-KTP warga negara asing (WNA) bisa digunakan untuk menyalurkan hak pilih pada Pilpres 2019. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, e-KTP warga negara asing (WNA) tidak dapat dipakai untuk mencoblos pada Pemilu 2019 mendatang.

Penegasan dikemukakan menyusul beredarnya informasi bohong yang mengesankan pemberlakuan e-KTP elektronik seumur hidup untuk memudahkan WNA terutama dari Tiongkok menyusup di Indonesia dan bisa menyalurkan hak pilih pada pemilu.

Dikatakan Zudan, e-KTP memang diwajibkan untuk setiap penduduk yang memenuhi persyaratan, yaitu berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Termasuk bagi WNA, sebagaimana ketentuan UU 23/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

“Dalam undang-undang dinyatakan KTP elektronik diwajibkan bagi setiap penduduk. Pengertian penduduk terdiri dari WNI dan orang asing/WNA,” kata Zudan di Jakarta, Kamis (14/2).

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh (pojoknasional.com)
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh

Menurut Zudan, ketentuan kepemilikan e-KTP bagi WNI dan WNA berbeda, sebagaimana diatur pada Pasal 64 ayat (7) dan (8) UU Adminduk.

“KTP elektronik bagi WNI berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data. Jika ada perubahan elemen data seperti alamat, gelar, nama, dan lainnya, maka penduduk diwajibkan melapor perubahan itu kepada Dinas Dukcapil setempat untuk segera diterbitkan dokumen kependudukan baru,” tutur Zudan.

Hal tersebut berarti, jika masyarakat mau ganti foto bersamaan dengan perubahan data juga boleh. Sebab itu, tidak benar e-KTP berlaku seumur hidup diartikan tidak perlu diubah hingga selamanya.

“Kemudian KTP elektronik untuk orang asing, masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap,” ujarnya.

Lebih lanjut Zudan memaparkan, meskipun memiliki e-KTP, orang asing dibatasi hak-haknya. Antara lain, tidak bisa memilih dan dipilih dalam pemilu.

“Jadi tidak benar isu adanya kebijakan KTP elektronik secara terstruktur dirancang untuk memudahkan orang asing atau WNA asal Tiongkok masuk dan menyusup di Indonesia,” pungkas Zudan.

Dengan demikian, KTP-el WNA tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih atau tidak boleh ikut mencoblos saat Pemilu. Hal ini juga harus dijelaskan disebarluaskan kepada Petugas TPS dan saksi-saksi.

Adapun ciri-ciri mengenali KTP WNA dan tidak boleh mencoblos yaitu: 

1. Kolom kewarganegaaran: menyebutkan Asal Negara (bukan WNI).
2. Kolom Agama: berbahasa Inggris (Moslem, Christian, dll)
3. Kolom Pekerjaan: berbahasa Inggris (biasanya ditulis Others)
4. e-KTP memiliki Masa Berlaku dan Masa Kadaluarsa.

Namun, meski Kemendagri telah memberikan jawaban terkait e-KTP WNA, sebagai masyarakat Indonesia tetap harus mengawal jalannya Pemilu. Karena dikhawatirkan kecurangan-kecurangan itu tetap ada.

Tinggalkan Balasan