NasionalPolitik

BPN Prabowo Sebut Pihak Asing Bisa Gabung Di TPF Kecurangan Pemilu 

BPN Prabowo Sebut Pihak Asing Bisa Gabung Di TPF Kecurangan Pemilu (pojoknasional.com)BPN Prabowo Sebut Pihak Asing Bisa Gabung Di TPF Kecurangan Pemilu 

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019 bisa dari pihak luar negeri. Hal tersebut disampaikan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said.

Sudirman beralasan semakin pihak tersebut berjarak maka akan membawa hasil yang baik. Terlebih pihak dari luar negeri, kata dia, kemungkinan bisa melihat dari kacamata yang lebih berimbang.

“(Pihak luar negeri) Saya melihat kalau diperlukan akan baik,” ujar Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (26/4).

Dikatakan Sudirman, nantinya pihak yang menjadi anggota TPF ini mesti orang-orang yang independen dan tidak berafiliasi kepada pihak mana pun. Tidak menutup kemungkinan mereka adalah orang-orang dari organisasi masyarakat atau dari lembaga nonprofit lainnya.

“Mudah-mudahan orang itu masih ada dan saya kira masih banyaklah,” ujarnya.

BPN Prabowo Sebut Pihak Asing Bisa Gabung Di TPF Kecurangan Pemilu (pojoknasional.com)
BPN Prabowo Sebut Pihak Asing Bisa Gabung Di TPF Kecurangan Pemilu 

Kemudian, Sudirman pun menyarankan apabila memang harus ada perwakilan dari pihak 02, maka pihak 01 pun harus terlibat. “Menjadi tim yang bersahabat bukan seperti investigator dari luar tapi semua membuka diri,” tuturnya.

Mengenai ketidaksetujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dibentuknya TPF ini, Sudirman tidak ingin berspekulasi lebih lanjut. Dia hanya bisa berharap agar KPU tergerak hatinya dan setuju agar lembaga ini segera dibentuk.

Mantan Menteri ESDM itu menyebut, TPF ini diperlukan demi keselamatan dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

“Kita akan terus meyakinkan publik bahwa tim semacam itu diperlukan demi keselamatan, demi keutuhan, demi kredibilitas penyelenggara. Mudah-mudahan KPU pada waktunya tergerak yah,” ujarnya.

Adapun, wacana pembentukan TPF Kecurangan Pilpres muncul setelah hari pencoblosan. Wacana yang digagas Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar ini mencuat merespons dugaan kecurangan selama Pemilu 2019.

“Kan sejak awal saya sudah sebutkan, penting dan perlu ada tim gabungan sejumlah komisi negara. Bawaslu tidak bisa kerja sendirian. Hari ini kita bisa lihat bagaimana kegaduhan pemilu ini terjadi,” kata Haris saat dihubungi, Minggu (21/4).

“Kalau kecurangan, bahasa-bahasa atau rumus rumit quick count, manuver-manuver elite terus dibiarkan, siapapun yang menang akan melekat stigma buruk,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyebut pihaknya tidak membutuhkan kehadiran TPF Kecurangan Pemilu. Menurut Arief, ia tidak setuju pembentukan TPF lantaran pemilu masih berjalan dengan baik. Arief juga mengklaim kecurangan di pemilu masih sekedar tuduhan.