NasionalPolitik

Terkait Salah Input Data, BPN Prabowo Laporkan Situng KPU Ke Bawaslu

Terkait Salah Input Data, BPN Prabowo Laporkan Situng KPU Ke Bawaslu (pojoknasional.com)Terkait Salah Input Data, BPN Prabowo Laporkan Situng KPU Ke Bawaslu

Terkait proses Situng hasil Pilpres 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bawaslu RI. Sekitar pukul 15.30 WIB, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Bawaslu RI bersama sejumlah anggota BPN lainnya.

Dasco menilai, Situng KPU meresahkan masyarakat. Berdasarkan Situng, pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dari pasangan Prabowo-Sandi dengan selisih suara sekitar 11 juta.

“Kami nilai bahwa Situng KPU ini sudah meresahkan dan Situng KPU ini bisa membuat kepercayaan masyarakat kepada demokrasi kepada Pemilu itu menjadi berkurang,” ujarnya di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (2/5).

Dikatakan Dasco, keresahan tersebut disebabkan oleh sejumlah kesalahan dalam input data. Hal itu membuat suara pasangan 02 stagnan. “Hal ini disebabkan karena terjadi banyak human error pada Situng KPU dan dalam perhitungan-perhitungan yang terkadang membuat suara 02 itu tidak bergerak naik atau malah bahkan berkurang,” katanya.

“Sehingga Situng KPU dengan kemudian perhitungan yang terjadi di lapangan sangat berbeda,” lanjut Dasco.

Terkait Salah Input Data, BPN Prabowo Laporkan Situng KPU Ke Bawaslu (pojoknasional.com)
Terkait Salah Input Data, BPN Prabowo Laporkan Situng KPU Ke Bawaslu

Atas dasar itu, BPN Prabowo-Sandi meminta Bawaslu agar menghentikan Situng KPU karena tidak bisa membuat suasana kondusif di tengah masyarakat. Selain itu, BPN Prabowo-Sandi juga minta agar dilakukan penghitungan manual.

“Dan kemudian kami menuntut diadakan perhitungan saja secara manual dan kami minta supaya Bawaslu menyatakan terjadinya pelanggaran administratif yang dilakukan KPU,” tuturnya.

“Menghadapi Ramadan kali ini, kami minta kebijakan yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk segera menghentikan situng KPU tersebut supaya Pemilu ini bisa dipercaya atau hasilnya bisa dipercaya oleh rakyat Indonesia,” tambah Dasco.

Dalam laporannya, Dasco membawa sejumlah bukti dokumen kesalahan penghitungan di 34 provinsi, termasuk sejumlah bukti yang diambil dari media sosial seperti berbagai unggahan hoaks yang merugikan Prabowo-Sandiaga.

“Ada banyak bukti-buktinya. Ada bukti-bukti yang kita ambil dari Situng KPU dan fakta-fakta lapangan yang kita dapat, yang kita punya,” pungkas Dasco.

Karenanya, BPN meminta Bawaslu untuk menghentikan Situng KPU dan menunggu publikasi lewat penghitungan manual berjenjang yang saat ini sedang berjalan. Selain itu, BPN juga meminta Bawaslu menjatuhkan sanksi administratif kepada KPU karena sudah memberlakukan Situng yang meresahkan masyarakat dalam tahapan Pemilu.