NasionalPolitik

BPN Prabowo Pertanyakan Dana Lembaga Survei Di Sidang Bawaslu

BPN Prabowo Pertanyakan Dana Lembaga Survei Di Sidang Bawaslu (pojoknasional.com)BPN Prabowo Pertanyakan Dana Lembaga Survei Di Sidang Bawaslu

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mempertanyakan aturan publikasi pendanaan lembaga survei yang telah resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demikian disampaikan BPN dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hitung cepat yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei pada Pilpres 2019.

Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sahroni mengatakan seharusnya pendanaan lembaga survei yang terdaftar di KPU dipublikasikan kepada publik sesuai dengan peraturan KPU tahun 2019.

“Terkait tentang laporan pendanaan apa sudah dipublikasikan? Dalam PKPU Tahun 2018 kan sudah ditegaskan harus diaudit,” ujar Sahroni di ruang sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).

Menurut Sahroni, tidak hanya laporan keuangan terkait asal pendanaan lembaga survei, KPU juga harusnya mempublikasikan metode survei yang digunakan maksimal 15 hari setelah hitung cepat dimulai.

BPN Prabowo Pertanyakan Dana Lembaga Survei Di Sidang Bawaslu (pojoknasional.com)
BPN Prabowo Pertanyakan Dana Lembaga Survei Di Sidang Bawaslu

Artinya, KPU dan lembaga survei memiliki waktu hingga 2 Mei 2019 untuk memberi tahu pada publik bagaimana sistem yang mereka lakukan hingga bisa menghasilkan angka hitung cepat yang telah memenangkan salah satu paslon di pilpres ini.

Tetapi, KPU justru mengabaikan tugas publikasi tersebut. “Tapi ini kan tidak ada. Saya tanya mana publikasinya? Tidak ada,” tutur Sahroni.

Sementara itu, tim Hukum KPU yang diwakili Indra Setya Arifin mengatakan tidak ada aturan baku yang mewajibkan KPU melakukan publikasi soal asal dana dan metode survei yang dilakukan. Terkait dana yang digunakan lembaga survei ini jelas berbeda dengan dana kampanye yang memang mesti diaudit dan dilaporkan oleh para peserta pemilu.

Karena, menurut Indra, prinsipnya lembaga survei adalah partisipasi masyarakat bukan peserta pemilu. Lagi pula, kata dia, selama ini soal keuangan lembaga survei itu pun belum pernah ada pembahasan.

“Ini kan masing-masing (urusan) lembaga survei. Terkait dana survei ini belum pernah dibahas,” ujar Indra.

Mendengar jawaban tersebut, tim kuasa BPN pun tampak kesal. Sebab, Sahroni berulang kali meminta agar KPU menjelaskan secara rinci. “Bila alasannya lembaga survei bagian dari partisipasi masyarakat, lebih baik tidak perlu membuat aturan,” tandas Sahroni.